Pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar rupiah serta kondisi di Negara ASEAN

 

Pengaruh Nilai Tukar (kurs) terhadap suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Asean-5

 

 

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan metode fixed

effect bahwa variabel nilai tukar (kurs) berhubungan positif dan signifikan dengan suku bunga pasar uang antar bank. Hal ini hanya terjadi di Negara Indonesia dan Malaysia. Dimana peningkatan nilai tukar Rupiah dan Ringgit terhadap Dollar Amerika diiringi dengan meningkatnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di masing-masing negara tersebut yang berarti sudah sesuai dengan hipotesis awal. Namun, hal ini berbeda dengan negara Singapura, Thailand, dan Philipina. Dimana hasil penelitian menyatakan bahwa untuk tiga negara tersebut, nilai tukar terhadap suku bunga PUAB berhubungan negatif dan signifikan.

Selanjutnya untuk negara Indonesia dan Malaysia yang menunjukkan hasil bahwa kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga PUAB. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Utami. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa apabila kurs nominal secara rata-rata rupiah terhadap dollar AS meningkat hal ini berarti mata uang rupiah terhadap dollar AS

meningkat yang mana mata uang rupiah melemah dan terdepresiasi terhadap dollar AS.

Terjadinya fluktuasi kurs mata uang baik negatif maupun positif disebabkan adanya gejolak situasi ekonomi makro suatu negara. Hal ini tentu saja termasuk Indonesia bersama empat negara ASEAN lainnya. Kecenderungan negatif pada volatilitas kurs mata uang Rupiah terhadap dollar AS di Indonesia tentu dipicu oleh beberapa faktor penyebab di antaranya adanya tekanan terhadap Rupiah yang terjadi pada jatuh tempo utang luar negeri swasta yang umumnya menggunakan denominasi dollar AS.

Terdepresiasinya nilai tukar lebih dalam akan menguras banyak devisa terutama untuk menalangi impor. Bagaimanapun pada satu sisi terlalu kuatnya kurs Rupiah terhadap dollar AS akan membantu dalam mendapatkan barang modal (mesin, teknologi, dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi industri manufaktur dan sektor riil umumnya) dengan harga lebih murah. Jika Rupiah terdepresiasi maka barang-barang modal itu menjadi mahal dengan sendirinya karena seluruhnya menggunakan denominasi dollar AS. Oleh karena itu ketika arus investasi meningkat, baik investasi dalam skema penanaman modal dalam negeri dan asing, terutama di sektor riil, maka permintaan akan barang modal akan semakin tinggi yang semuanya berasal dari impor. Tentu saja kondisi ini akan meningkatkan permintaan akan dollar AS untuk transaksi mendapatkan barang modal tersebut. Di lain sisi, tingginya investasi dengan kebutuhan akan barang modal yang besar tersebut akan menyebabkan ekonomi memanas (over- heating). Meskipun investasi dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi

dan penyerapan tenaga kerja secara bersamaan dengan itu fluktuasi kurs Rupiah akan terjadi.

Sebaliknya terdepresiasinya kurs Rupiah terhadap dollar AS akan menolong sektor industri yang memfokuskan pada pasar ekspor. Tingginya keinginan para pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan jasa ekspor akan meningkat jika nilai tukar dollar AS naik. Pada momentum ini maka neraca transaksi perdagangan (barang dan jasa) Indonesia dengan beberapa negara akan mengalami surplus. Sekedar gambaran, ketika kurs Rupiah menguat terhadap dollar AS akibat terjadi krisis ekonomi di AS, maka permintaan barang impor oleh AS ke Indonesia menurun. Pada satu sisi kurs Rupiah menguat tetapi perdagangan barang dan jasa dari Indonesia atau ekspor Indonesia ke AS menurun. Kondisi ini tentu tidak baik bagi ekonomi Indonesia karena menyebabkan terjadinya defisit transaksi perdagangan akibat penurunan nilai ekspor. Apalagi kenyataannya bahwa ekspor produk primer Indonesia sebagian besar ke pasar AS, sehingga ketika terjadi penurunan permintaan dari AS maka konsekuensinya akan menurunkan nilai ekspor Indonesia. Walaupun dari sektor moneter ditandai dengan penguatan kurs Rupiah terhadap dollar AS.

Pada kondisi seperti ini maka sebenarnya baik Indonesia maupun negara ASEAN lainnya memiliki karakteristik yang sama. Dimana hampir semua industri sektor riil di Indonesia dan lima negara ASEAN lainnya sangat bergantung pada barang modal impor. Oleh karena itu, penguatan nilai tukar dapat stabil dan neraca perdagangan tetap surplus apabila dapat mengurangi ketergantungan pada impor barang modal dan mengurangi utang luar negeri swasta. Jika hal tersebut

dapat tercapai, maka permintaan terhadap dollar AS untuk membeli barang impor maupun untuk membayar utang luar negeri berkurang sehingga tekanan terhadap kurs mata uang di pasar uang pun akan menurun.

Tabel : Nilai Tukar Mata Uang ASEAN Terhadap USD,
2009 – 2014 (y-o-y, %)

Pada tahun 2013, seluruh nilai tukar mata uang di kawasan melemah terhadap USD

 *= Pada tahun 2012 Myanmar mengalami penyesuaian nilai mata uang
Catatan: Data tersaji pada posisi 28 Februari 2014 adalah pertumbuhan berbasis Year-to-Date
Sumber: Bloomberg (2014)

Gambar: Indeks Harga Konsumen (IHK) Negara ASEAN, 2011 – 2014*
(y-oy,%)

Tingkat inflasi yang masih tinggi masih menjadi ancaman ekonomi kawasan

 

*= Data untuk Brunei Darussalam, Cambodia, Myanmar adalah posisi per-Desember 2013 (y-o-y). Data untuk Indonesia, Lao PDR. Malaysia, The Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam adalah posisi per-Januari 2014 (y-o-y)
Sumber: Bloomberg (2014)

Tingkat inflasi yang masih relatif tinggi di ASEAN adalah salah satu penyebab utama yang menyebabkan hambatan bagi perekonomian untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal dan tingkat perbaikan kesejahteraan yang signifikan. Sepanjang tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat inflasi tertinggi di kawasan yang menyebabkannya berada di dalam kelompok negara-negara yang mencatat tingkat inflasi yang tinggi seperti Lao PDR dan Vietnam. Berbeda dengan negara-negara lain di kawasan yang relatif sukses menekan laju inflasi pada kisaran di bawah 3%, pemerintah Indonesia, Lao PDR dan Vietnam terbukti belum mampu menekan laju inflasi di dalam sistem perekonomiannya.

Pada perkembangan terkini melalui rilis tingkat inflasi pada bulan Januari 2014 yang lalu, bahkan Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat inflasi year-on-year tertinggi di kawasan. Indonesia memperoleh capaian IHK yang tercatat 8,22% berbeda signifikan dengan pencatat inflasi tertinggi berikutnya yaitu Lao PDR (5,99%) dan Viet Nam (5,45%). Tekanan inflasi pada perekonomian kawasan ini hendaknya menjadi perhatian yang serius oleh negara-negara anggota ASEAN karena hal ini akan sangat mempengaruhi kesiapan mereka secara kolektif untuk menyongsong ASEAN Economic Community 2015.

Referensi : http://www.macroeconomicdashboard.com

                  http://www.savepageaspdf.com

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi di Jawa dengan 5 Provinsi di Luar Jawa (di Bagian Barat dan Bagian Timur)

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan Provinsi di Jawa dengan 5 Provinsi di Luar Jawa (di Bagian Barat dan Bagian Timur)

Dudley Seers mengemukakan, bahwa paling tidak ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. 3 masalah tersebut adalah :

• Tingkat kemiskinan
• Tingkat pengangguran
• Tingkat ketimpangan di berbagai bidang
  
  

  1. Tingkat Kemiskinan

  
  
  

   

    A.  Provinsi Banten

  
   
  Jumlah penduduk miskin di Banten pada bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013, maka selama enam bulan tersebut terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,47 ribu orang (4,03 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2013 - September 2013 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebesar 50,66 ribu orang (13,93 persen), sementara penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen).  
  
  
  

    B.  Provinsi DKI Jakarta 

  
  
      
  Perkembangan Tingkat Kemiskinan September 2012 - Maret 2013 – September 2013
  Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.
  
  
  

  C.  Provinsi Jawa Barat

       

  
  
           Pada Maret 2013, penduduk Jawa Barat kategori hampir miskin yang pada Maret 2013 berjumlah 4,2 juta orang bertambah menjadi 5 juta orang pada September 2013. Lalu penduduk Jawa Barat kategori rentan miskin yang asalnya berjumlah 8,6 juta orang pada Maret 2013 naik menjadi 8,9 juta orang pada September 2013.
  Pergeseran tingkat keterparahan kemiskinan juga terjadi pada kategori penduduk miskin. Dyan mengatakan, penduduk miskin dengan kategori sangat miskin naik signifikan. Pada Maret 2013 jumlahnya 1,052 juta orang, maka pada September 2013 naik menjadi 1,6 juta orang.
   

  D. Provinsi Jawa Tengah

   

  Selama Maret - September 2013, Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 7,26 persen, yaitu dari Rp. 244.161,- per kapita per bulan pada Maret 2013 menjadi Rp. 261.881,- per kapita per bulan pada September 2013. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan perdesaan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2013 sebesar Rp. 268.397,- per kapita per bulan atau naik 5,34 persen dari kondisi Maret 2013 (Rp. 254.800,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 9,00 persen menjadi sebesar Rp. 256.368,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2013 yaitu sebesar Rp. 235.202,- per kapita per bulan
  
  

  E. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

   

  Garis kemiskinan pada September 2013 adalah Rp 303.843,-per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2012yang garis kemiskinannya sebesar Rp 270.110,- per kapita per bulan, terjadi kenaikan sebesar 12,49 persen dan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2013 yang besarnya Rp 283.454,- per kapita per bulan, maka tampak adanya kenaikan garis kemiskinan sebesar 7,19 persen. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi September 2012 ke September 2013 yang sebesar 7,60 persen, serta inflasi Maret 2013 - September 2013 yang mencapai 3,49 persen
  
  

  F. Provinsi Jawa Timur

   

  Dalam setahun ini (September 2012 s.d. September 2013), persentase penduduk
  miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,35 poin persen dari 13,08 persenSeptember 2012 menjadi 12,73 persen September 2013. Namun selama satu semester ini (Maret 2013 s.d. September 2013), persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin persen (Gambar 1). Kenaikan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 sebanyak 4.771,26 ribu jiwa menjadi sebanyak 4.865,82 ribu jiwa pada September 2013 atau naik sebesar 94,56 ribu jiwa, diduga kenaikan penduduk miskin ini sebagai dampak dari kenaikan harga BBM yang mempengaruhi daya beli penduduk miskin.
            untuk daerah perdesaan dan 0,33 poin persen untuk dari perkotaan
         Ditinjau secara spasial, seperti telah dipaparkan sebelumnya, kenaikan         persentase penduduk miskin di perdesaan lebih kecil daripada perkotaan, yaitu 0,08 poin persen.
  

  G. Provinsi Sumatra Barat 

   

        Pada tahun 2013 informasi kemiskinan yang disajikan merupakan keadaan kemiskinan pada bulan Maret 2013 dan September 2013. Dari Maret 2013 ke September 2013 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 5,4 ribu jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan sebanyak 32,2 ribu jiwa. Perubahan tersebut mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebanyak 26,8 ribu jiwa dari Maret 2013 ke September 2013.

  
  
  
  H. Provinsi Kalimantan Timur

  
  

  
  
         Selama Maret - September 2013, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,48 persen, yaitu dari Rp. 381.706,- per kapita per bulan pada Maret 2013 menjadi Rp. 417.902,- per kapita per bulan pada September 2013.
       Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan, pada bulan September 2013 garis kemiskinan di daerah perkotaan sebesar Rp 435.313,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 389.784,-.

  I. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

  
  
  
  
           Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2013 mencapai 802,45 ribuorang (17,25 persen), berkurang 28,39 ribuorang (0,72 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar 830,84 ribu  orang (17,97 persen).
        Selama periode Maret – September 2013, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 27,32 ribu orang (dari 391,4 ribu ribu orang pada Maret 2013 menjadi 364,08 ribuorang pada September 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang hanya 1,07 ribu orang (dari 439,45orang pada Maret 2013 menjadi 438,37 ribuorang pada September 2013).
        Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 20,28 persen, menurun menjadi 18,69 persen pada September 2013. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 16,32 persen padaMaret 2013menjadi 16,22 persen pada September 2013.
  
  

  J. Provinsi  Papua

   

  
  
  Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.
  Saat ini jumlah penduduk miskin di Papua (September 2013) sebesar 1.057,98 ribu orang atau sebesar 31,53 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada enam bulan sebelumnya (Maret 2013) yang berjumlah 1.017,36 ribu jiwa, maka terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 40,6 ribu orang. Dengan demikian, secara persentase, tingkat kemiskinan di Papua pada periode Maret 2013 - September 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,39 persen yaitu dari 31,13 persen pada Maret 2013 menjadi 31,53 persen pada September 2013.
  
  

  K. Provinsi Maluku

  
  
  
  
  Jumlah penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran per bulannya berada di bawah Garis Kemiskinan) di Maluku pada bulan September 2013 sebesar 322.510 orang (19,27 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan September 2012 yang berjumlah 338.890 orang (20,76 persen), berarti tingkat kemiskinan turun sebanyak 1,49 persen dalam satu tahun dan jumlah penduduk miskin turun sebanyak 16.380 orang.
  
  Selama periode September 2012-September 2013, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 16.390 orang, sementara di daerah perkotaan dapat dikatakan stagnan. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan masih cukup tinggi, yaitu sebesar 26,30 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan mencapai 7,96 persen.
  Pada periode September 2012-September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

   

  
  

  2. Tingkat Pengangguran

  
  

  A. Provinsi Banten

  
  

  Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2013 (Feb.) mencapai 552,9 ribu jiwa menurun dibanding tahun 2008 (656,56 ribu jiwa) atau berkurang sebanyak 103,7 ribu jiwa. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuks (TPT), TPT selama periode tahun 2008-2013 menurun sebesar 5,08 persen, TPT Banten tahun 2013 masih tergolong tinggi diatas rata-rata nasional yaitu mencapai 10,10 persen. Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Serang sebesar 12,96 persen dan terendah di Kota Tangerang Selatan (8,07 %). 

  
  
  
  

  B. Provinsi DKI Jakarta

  
  

  Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013
  (Februari) mencapai 513,2 ribu orang menurun dibanding tahun 2008 (580.5 ribu orang) atau berkurang
  sebanyak 67,3 ribu orang. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode tahun 2008-
  2013 penurunan sebesar 2,22 persen, TPT DKI Jakarta tahun 2013 sebesar 9,94 persen lebih rendah
  dibandingkan TPT tahun sebelumnya. Namun kondisi TPT DKI Jakarta masih tergolong tinggi dibandingkan
  terhadap rata-rata TPT nasional. Sementara untuk TPT tahun 2012 terbesar terdapat di Kabupaten Adm. Kep.
  Seribu (13,97%) dan terendah di Kota Jakarta Selatan (8,96 %).
  
  

  C. Provinsi Jawa Barat
  
  

   Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013
  
  

            (Februari) mencapai 1.815.300 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (2.263.584 orang) atau berkurang sebanyak 448.284 jiwa . Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuks (TPT), TPT Provinsi Jawa Barat
  
  

            terbesar di Kabupaten Cirebon, yaitu sebesar 16,04 persen dan terendah di Kabupaten Tasikmalaya (4,90 %).

            tahun 2013 sebesar 8,90 persen menurun dibandingkan TPT tahun sebelumnya (9,08%), dan kondisi TPT Jawa Barat tergolong tinggi dibandingkan terhadap TPT nasional. TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota di Jawa

  
  

  D. Provinsi Jawa Tengah
  
  
  

  Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013

  (Februari) mencapai 941.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.227.308 orang) atau berkurang sebanyak 285.900 jiwa. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sebesar 5,57 persen lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,63%), tingkat pengangguran Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan terhadap TPT nasional. Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Pati, yaitu sebesar 12,20 persen dan TPT terendah di Kabupaten Purworejo (3,28 %).

  E. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

   

        Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 (Feb.) mencapai 72.500 ribu jiwa atau menurun sebesar 35.029 ribu jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), TPT Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013 (Feb.) sebesar 3,80 persen sama lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di Kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,42 persen dan TPT terendah di Kabupaten Gunung Kidul (1,92 %).

  
  

  
  

  F. Provinsi Jawa Timur

  
  

  Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013

  (Februari) mencapai 804.400 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (1.296.313 jiwa), dengan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,02 persen lebih rendah dibandingkan terhadap TPT nasional. Sementara untuk perbandingan TPT antar kabupaten/kota terbesar di Kota Kediri, yaitu sebesar 7,85 persen dan terrendah di Kabupaten Pacitan (1,16 %).

  G. Provinsi Sumatra Barat 

  
  

  Jumlah pengangguran pada Agustus 2012 mengalami penurunan sebanyak 604 orang menjadi 142.184 orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2011 yaitu sebanyak 142.788 orang. Jika dibagi, pengangguran perempuan naik dari 59.118 orang pada Agustus 2011 menjadi 62.041 orang pada Agustus 2012, sedangkan jumlah penganggur laki-laki turun dari 83.670 pada keadaan Agustus 2011 menjadi 80.143 orang pada Agustus 2012ingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami kenaikan dibanding dua tahun sebelumnya. Pengangguran terbuka menunjukkan trend yang menurun dari 6,95 persen pada Agustus 2010 menjadi 6,45 persen pada Agustus 2011 dan pada Agustus 2012 bergerak naik ke angka 6,52 persen.

  
  

  
  H. Provinsi Kalimantan Timur

  
  

  Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 (Februari) mencapai 167.600 jiwa sedikit meningkat dibandikan tahun sebelumnya. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, namun kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur tergolong tinggi dengan TPT tahun 2013 (Februari) mencapai 8,87 persen lebih tinggi dari rata-rata TPT nasional. Untuk perbandingan TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota terbesar terdapat di Kota Bontang, yaitu sebesar 14,32 persen dan terrendah di Kabupaten Berau (5,79 %).

  I. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

   

               Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2013 mencapai 5,38 persen, mengalami kenaikan dibanding TPT Februari 2013  sebesar 5,37 persen dan juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan TPT Agustus 2012 sebsar 5,26 persen.

              Secara absolut, pengangguran pada Agustus 2013 berjumlah 112.708 orang hal ini menurut data BPS mengalami penurunan sekitar 7.296 orang jika dibanding keadaan Februari 2013, atau  bertambah sebesar 2.760 orang jika dibanding keadaan Agustus 2012.

           Namun secara persentase, tingkat pengangguran pada bulan Agustus 2013 mengalami kenaikan, yaitu 0,01 persen  jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012, tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen.

    

   

  J. Provinsi  Papua

   

            Jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2013 mencapai 17.131 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat dimana TPT Agustus 2013 sebesar 4,62 persen naik dari TPT Februari 2013 sebesar 4,46 persen,

            Pada bulan Agustus 2013, TPT untuk pendidikan menengah masih tetap menempati posisi teratas, yaitu TPT Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 10,22 persen dan TPT Diploma sebesar 9,25 persen.

  
  

   

  K. Provinsi Maluku

   

  Jumlah pengangguran  pada Februari 2013 di Provinsi Maluku mengalami penurunan sekitar 1.524 orang dibandingkan keadaan Agustus 2012. Penurunan jumlah penganggur ini sekaligus mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 7,51 persen pada Agustus 2012 menjadi 6,73 persen pada Februari 2013.

   

   

   

  3. Ketimpangan Sosial di Berbagai Bidang

   a. Bidang Pendidikan

   

  Perkembangan pendidikan di Indonesia memang masih pada level stagnan atau jalan ditempat. Sistem pendidikan yang selalu berubah-rubah, kurikulum yang selalu berubah, dan kebijakan-kebijakan yang membingungkan membuat status pendidikan Indonesia belum juga meningkat (Nur Rois, 2012).Hingga saat ini memang belum terjadi pemerataan pendidikan, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas sarana prasarana, sampai siswa-siwanya yag kelak menjadi generasi penerus bangsa. Sekolah yang kualitasnya bagus karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan semakin bagus. Sedangkan sekolah yang kualitasnya sedang justru sebaliknya. Sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitasnya kurang, siswa-siswanya juga kurang secara akademis menurut Prof. Eko Budihardjo (dalam www.mediaindonesia.com).

  Sehingga, dapat dikatakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu sebagai berikut :
  

  • Sumber daya manusia
  • Infrastruktur
  • Proses pembelajaran yang konvensional
  • Lemahnya sistem pendidikan nasional
    
    

   b. Bidang Kesehatan :

   

             Permasalahan SDM kesehatan juga merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah. Koordinator Program Manajemen WHO Wilayah Asia Tenggara Dr. M Mucaherul Hug pada keteranganya usai pembukaan Konferensi Aliansi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Se-Asia Pasifik di Sanur pada April 2010 menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dari 57 negara di dunia yang masuk dalam kategori negara yang mengalami krisis tenaga kesehatan. Menurut Mucaherul Hug, selain karena tidak meratanya distribusi, krisis tenaga kesehatan di Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya kompetensi tenaga kesehatan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada institusi pendidikan terkait, serta menyusun dan menegaskan regulasi sebagai upaya menjawab permasalahan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, terutama untuk daerah terpencil dan perbatasan.

    

   

   

  4. Solusi

  1. Mengutamakan Pendidikan

  
  

            Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial.Oleh karenanya pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.Hal tersebut dapat dilakukan seperti: pemberian beasiswa,menambah anggaran pendidikan pada APBN.

  
  

  2. Menciptakan Lapangan Kerja dan Meminimalis Kemiskinan

  
  

            Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal.

  
  

  3.  Meminimalis (KKN) dan Memberantas Korupsi Dalam Upaya Meningkatan
      Kesejahteraan Masyarakat.

  
  

            Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.

  
  

  4. Meningkatkan System Keadilan di Indonesia serta Melakukan Pengawasan

    yang Ketat terhadap Mafia Hukum.

     Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia,  semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok.

  
  

  Inilah upaya - upaya yang dapat dipaparkan dan diharapakan mampu menyelesaikan masalah kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia.

  
  

  
  

   Referensi :

  
  

  http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/11/06/mvu35e-pengangguran-di-jabar-naik-puluhan-ribu-orang
  https://id.berita.yahoo.com/jumlah-orang-miskin-jawa-barat-naik-101008685--finance.html
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fbinsos.jatengprov.go.id%2Ffile%2520pdf%2Fmiskin0913.pdf&ei=1SlZU_XoBMbnrAff7YDYAQ&usg=AFQjCNFZgpSyTyqQkFZgUI5p4_S4tLEpAw&sig2=tCVwT-xXbP36-8x4efFZdw&bvm=bv.65397613,d.bmk
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fyogyakarta.bps.go.id%2Fdownload%2FBRS%2F2014%2FJanuari%2F5.%2520BRS%2520DIY%2520No.%252005%2520-%25202%2520Januari%25202014%2520-%2520Kemiskinan%2520Sept%25202013.pdf&ei=-ypZU_utAs3-rAfJkYDwCQ&usg=AFQjCNFYSCgaJtW6pXXrp_VyoeXPwbvQ0A&sig2=yL345qhS0arJGhIGD_DBPQ&bvm=bv.65397613,d.bmk
  http://www.bps.go.id/getfile.php?news=1070
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fsumbar.bps.go.id%2Fsumbar%2F%3Fr%3Dsite%2Fdownload%26file%3D2014%2F1%2FBRS%2520Kemiskinan%2520Januari%25202014.pdf&ei=EC9ZU5qpNsKHrgfkyIC4Bw&usg=AFQjCNHGJX_sGjazzzplJJY31nIWiERlMQ&sig2=-iLSPlQtI-ols5Iy-xhvLw&bvm=bv.65397613,d.bmk
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkaltim.bps.go.id%2Fweb%2Fbrs%2F2014%2FKEMISKINAN%2FBRS%2520kemiskinan%2520sep%25202013.pdf&ei=QjBZU_CEJcHWrQfMmYG4BA&usg=AFQjCNFvZFB1CXh3Izx2rN5W6lLATH84Og&sig2=cfSKbkJ7na4N9xakCLdRVw&bvm=bv.65397613,d.bmk
  http://ntb.bps.go.id/index.php?page=brs&act=view&brs_id=37
  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpapua.bps.go.id%2Fdata%2Fbrs%2Ffile%2F2014JanMiskin.pdf&ei=uDJZU-XgN87GrAe9moC4Ag&usg=AFQjCNGjlUTPh8aW1SrDOWfE-astsg00WQ&sig2=kLkny3Jkq6NrMJWzEc9T2g&bvm=bv.65397613,d.bmk
  http://banten.bps.go.id/pdf/1324_TenagaKerja_060513.pdf
  http://reviandi.wordpress.com/2012/11/05/pengangguran-di-sumbar-capai-142-184/
  http://www.lombokpreneur.com/berita-ekonomi-bisnis/agustus-2013-tingkat-pengangguran-terbuka-di-ntb-capai-538-persen.php
  

  http://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/problematika-kesenjangan-pendidikan-akibat-dampak-globalisasi/

  http://kampus.okezone.com/read/2011/01/10/367/412411/kesenjangan-status-kesehatan-sebagai-tantangan-kesehatan-indonesia-2011

  http://alisarjuni.blogspot.com/2013/06/faktor-penyebab-terjadinya-kesenjangan.html
  http://indraferdians-ifs13.blogspot.com/