Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

1. Ciri Khas Perekonomian Susilo Bambang Yudhoyono

 

Dari segi ekonomi ada 5 ciri khas Sistem Ekonomi yaitu:

 ~ Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara  dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi dan
prinsip konflik kepentingan.

  ~ Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homooikonomikustetapi  juga social man   and religious man, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak   kagiatan duniawi (ekonomi).

  ~ Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial.

  ~ Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.

  ~ Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negatif.

     Sumber :
  
http://satriabayususeno.blogspot.com/2014/03/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_22.html

2. Sasaran Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan
    Susilo Bambang Yudhoyono

 

Ada 4 sasaran pembangunan ekonomi kita pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono,yaitu :

1. Pro pertumbuhan,
2. Pro penciptaan lapangan kerja,
3. Pro pengurangan kemiskinan dan
4. Pro kelestarian lingkungan.

Sumber :
http://www.rmol.co/read/2011/04/28/25529/SBY-Tegaskan-Empat-Sasaran-Pembangunan-Ekonomi-

3. Prioritas Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Masa 
    Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

 

Sebelas Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Energi
8. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
    
    Sumber :
    http://kema.unpad.ac.id/blog/2013/10/22/potret-indonesia-bersama-9-tahun-pemerintahan-sby/
    http://nasional.kontan.co.id/news/ini-6-program-prioritas-sby-sampai-2014
    
 

 

4. Sektor yang Menjadi Prioritas Pada Masa Pemerintahan Susilo

    Bambang Yudhoyono

Dari kesebelas prioritas tersebut, ada tujuh aspek yang cukup penting bagi keberlangsungan negara Indonesia, di antaranya :

1. Pendidikan

Anggaran 20% APBN untuk pendidikan seolah-olah masih belum terasa secara utuh karena angka putus sekolah masih cukup tinggi seperti yang tercantum pada data BPS per tahunnya. Artinya, secara kuantitas, (berdasarkan jumlah pengenyam pendidikan), pendidikan Indonesia masih mengalami masalah. Dari sisi kualitas, pemerintah mencoba memperbaiki kurikulum yang dikenal dengan sebutan Kurikulum 2013.

Akan tetapi, jika pembaharuan kurikulum yang diterapkan tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelaksana kurikulum (guru) dan fasilitas penunjangnya (infrastruktur), tentu hasilnya akan sia-sia. Menurut data Kemendiknas 2010, dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19% bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki. Berdasarkan data tersebut, kualitas guru masih harus ditingkatkan demi kemajuan pendidikan bangsa. Disamping itu, infrastruktur sekolah yang tidak memadai juga harus diperbaiki.

2. Kesehatan

Ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola sektor kesehatan bisa kita nilai dari total APBN yang pemerintah keluarkan. Total APBN yang pemerintah keluarkan pada tahun 2013 hanya sekitar Rp55,9 T. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya jumlah ini dinilai terlalu kecil karena jumlah ini hanya sekitar 3% dari total APBN 2013 yang hampir mencapai Rp1529,7 T (depkeu.go.id).

Bidang kesehatan juga mengalami masalah terkait pemertaan kesehatan karena tidak lagi dimaknai secara luas, namun hanya diintepretasikan secara parsial. Akibatnya, pemerataan yang terjadi hanya sebatas pembangunan sarana-sarana fisik. Ini terlihat dari banyaknya puskesmas yang berdiri, namun tak terkelola dengan baik karena keterbatasan tenaga medis. Akhirnya, masyarakat pun masih tak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Menurut Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) dari sekitar 8.800 unit Puskesmas, 20% diantaranya tidak memiliki dokter. Pada akhirnya, permasalahan kesehatan pun tidak hanya berkutat soal anggaran dan pemerataan, melainkan juga tentang ketersediaan tenaga kesehatan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam masa pemerintahan SBY, angka kemiskinan di negeri ini memang mengalami penurunan. Disebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia terus berkurang. Pada tahun 1998, angka kemiskinan mencapai 24.2 persen. Pada masa awal Presiden SBY, tingkat kemiskinan ini turun menjadi 16.7 persen. Dan pada 2008 tinggal 15.4 persen dari total penduduk Indonesia. Klaim pemerintah bahwa jumlah penduduk miskin terus berkurang memang kerap dilontarkan. Fakta berbicara, ternyata klaim pemerintah tersebut memang tak semanis kondisi dilapangan.

Hal tersebut bisa terjadi karena adanya Standar Kemiskinan (batas garis kemiskinan) yang ditetapkan pemerintah yang merupakan hasil sensus Badan Pusat Statistika (BPS). Dalam menetapkan angka kemiskinan, salah satu standar yang dipergunakan lembaga tersebut adalah pendapatan perkapita. Dengan standar tersebut, pemerintah kemudian menetapkan batas garis kemiskinan. Tahun 2010, BPS menetapkan batas garis kemiskinan berdasarkn pendapatan sebesar 212 ribu per kapita perbulan atau Rp 7.060 per kapita perhari. Yang artinya jika standar kemiskinan tersebut dinaikkan sedikit saja, maka jumlah penduduk miskin akan melonjak karena standar tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara maju yang telah memiliki angka kemiskinan begitu kecil.

4. Ketahanan Pangan

Dalam penelitian ini yang menyoroti angka kekurangan gizi, berat badan anak dan tingkat kematian anak di suatu negara, Posisi Indonesia jauh lebih buruk dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Berdasarkan data Global Food Security Index 2012, yang dirilis Economic Intelligent Unit, indeks keamanan pangan Indonesia berada di bawah 50 (0-100).Hal ini dipandang sebagai akibat pemerintah yang melalaikan kemandirian pangan ketika sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan. Padahal kebijakan yang ideal haruslah berpihak pada kemandirian domestic. Dengan konsumsi beras mayarakat Indonesia yang tinggi, yakni 34,05 juta ton beras per tahun untuk 240 juta warga Indonesia (data BPS 2012), tidak heran kalau Indonesia masih terus saja mengimpor beras.

5. Infrastruktur

Masalah infrastruktur menghadapi berbagai macam kendala misalnya saja dari sisi anggarannya penyerapan anggaran infrastruktur terkesan terlambat. Penyerapan Per 2 September 2013 baru mencapai 39,72 persen dari total anggaran APBN Perubahan 2013 sebesar 83,7 Triliun. Selain keterlambatan anggaran terdapat masalah lain yaitu membengkaknya anggaran di salah satu proyek infrastruktur yaitu besarnya anggaran setiap tahun untuk proyek perbaikan jalan pantura. Berdasarkan APBN Perubahan 2013 anggaran perbaikan jalan pantura mencapai 1,2 Triliun.

6. Energi

Hampir 95% migas Indonesia dikuasai korporasi asing. Penguasaan migas terbesar Indonesia adalah PT Chevron asal AS yang mengambil porsi 44%. Juga ada Total E&P (10%), Conoco Phillips (8%), Medco Energy (6%), China National Offshore Oil Corporation (5%), China National Petroleum Corporations (2%), British Petroleum, Vico Indonesia, dan Kodeco Energy masing-masing 1%. Sedangkan Pertamina, perusahaan BUMN hanya mendapatkan porsi 16%. Sistem kebijakan migas yang terangkum dalam UU no.22 tahun 2001 yang menyebabkan Indonesia selalu mengimpor minyak bumi dari asing dengan alasan sumber daya dalam negeri yang tidak mencukupi padahal penyebab utama sumber daya minyak bumi negeri ini tidak mencukupi adalah karena porsi pemenuhan konsumsi dalam negeri dari lahan sendiri yang sangat tidak proporsional.

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 

Dalam industrilisasi kita nampaknya sangat tertinggal dengan negara lain. Negri ini tidak pernah mempunyai industrialisasi yang dari hulu sampai hilir yang komponen dapat ditemukan di indonesia. Hal tersebut yang nantinya akan menekan neraca pembayaran karena semua kebutuhan bahan baku harus kita impor, dan menyebabkan naiknya harga barang-barang tersebut karena cenderung bergantung kepada tingginya harga dollar. Hal semacam inilah yang patunya diperhatikan dan dicarikan penyelesaiannya oleh pemerintah jika ingin iklim usaha dalam negri yang sehat.

Dua Poin strategis yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi nasional adalah pengembangan sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pertanian. Data dari kementrian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mnyebutkan dari 56,4 juta UMKM di seluruh Indonesia baru 30% mengakses pembiayaan perbankan, lembaga keuangan non bank seperti koperasi simpan pinjam mungkin lebih mudah diakses tetapi suku bunga sulit di jangkau, artinya masih ada masalah permodalan bagi sebagian besar UMKM yang beroprasi di Indonesia. Ini merupakan problem klasik tetapi entah kenapa pemerintah seolah tak ujung menemukan solusinya.

 Sumber :
  http://kema.unpad.ac.id/blog/2013/10/22/potret-indonesia-bersama-9-tahun-pemerintahan-sby/

5. Hasil-hasil Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan
    Susilo Bambang Yudhoyono

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%.
rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%

Inflasi 2005

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.


Sumber
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1694&Itemid=195

Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)

Harga	2004	2009	Catatan
Minyak Mentah Dunia / barel	~ USD 40	~ USD 45	Harga hampir sama
Premium	Rp 1810	Rp 4500	Naik 249%
Minyak Solar	Rp 1890	Rp 4500	Naik 238%
Minyak Tanah	Rp 700	Rp 2500	Naik 370%

Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi 2004-2009 (Turun)

Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.

Pertumbuhan	Janji Target	Realisasi	Keterangan
2004	ND	5.1%
2005	5.5%	5.6%	Tercapai
2006	6.1%	5.5%	Tidak tercapai
2007	6.7%	6.3%	Tidak tercapai
2008	7.2%	6.2%	Tidak tercapai
2009	7.6%	~5.0%	Tidak tercapai *

Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)

Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar  dari pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi	Janji Target	Fakta	Catatan Pencapaian
2004		6.4%
2005	7.0%	17.1%	Gagal
2006	5.5%	6.6%	Gagal
2007	5.0%	6.6%	Gagal
2008	4.0%	11.0%	Gagal

Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni  rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.

Jumlah Penduduk Miskin

Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target  berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Penduduk Miskin	Jumlah	Persentase	Catatan
2004	36.1 juta	16.6%
2005	35.1 juta	16.0%	Februari 2005
2006	39.3 juta	17.8%	Maret 2006
2007	37.2 juta	16.6%	Maret 2007
2008	35.0 juta	15.4%	Maret 2008
2009		8.2% ????

Sumber :
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/02/13/fakta-fakta-tersembunyi-pemerintah-sby-jk-1/

Utang Masa Pemerintahan SBY-JK Terbesar

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari :

1.      Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

2.      Perkumpulan Prakarsa

3.      Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)

4.      Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia

5.      Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal

6.      Pusat Telaah dan Informasi Regional

7.      Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan

8.      Publish What You Pay

Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir.
Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun.
Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun.
Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala.
Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi.
Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.

SBY Tambah Utang Indonesia dari 1275 menjadi 1667 Trilun dalam 4 Tahun

 

Berikut jumlah total utang Indonesia (2001-2009)

• 2001 : Rp 1263 triliun
• 2002 : Rp 1249 triliun
• 2003 : Rp 1240 triliun
• 2004 : Rp 1275 triliun
• 2005 : Rp 1268 triliun
• 2006 : Rp 1310 triliun
• 2007 : Rp 1387 triliun
• 2008 : Rp 1623 triliun
• 2009 : Rp 1667 triliun (Januari)

Sumber : Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009 (DMO)

Perkembangan Utang Dalam Negeri Indonesia 2004-2009

• 2004 : Rp 662 triliun
• 2005 : Rp 656 triliun
• 2006 : Rp 748 triliun
• 2007 : Rp 801 triliun
• 2008 : Rp 906 triliun
• 2009 : Rp 920 triliun

Cat: Utang dalam negeri berbentuk Surat Utang Negara termasuk surat utang berbentuk syari’ah

Sumber :
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/03/24/fakta-fakta-tersembunyi-sby-jk-3-utang-negara-membengkak-1667-triliun/